STRATEGY AND NEGOTIATION TACTICS

Download tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing “Mandiri” (P3B “Mandiri” ) dalam menghadapi pembangungan pasar modern atau Malang Trade Ce...

0 downloads 189 Views 72KB Size
STRATEGY AND NEGOTIATION TACTICS BLIMBING MARKET TRADERS “MANDIRI” GROUP (P3B “MANDIRI”) MALANG, EAST JAVA Dadang Krisdianto & Ratna Nikin Department of Business Administration Science Faculty of Administrative Science, University of Islam Malang Email :[email protected], [email protected]

ABSTRACT This study discusses how the strategy and tactics of negotiation Blimbing market traders joined in Blimbing Market Traders Association "Mandiri" (P3B "Mandiri") in the face of modern market construction or Malang Trade Center. The results showed very important group formed a formal organization that is protected by law for strengthen bargaining position in negosiation, but not least improving communication competency members of the group. Keywords: Strategy, tactics, negosiation, P3B Mandiri

STRATEGI DAN TAKTIK NEGOSIASI PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR BLIMBING “MANDIRI” (P3B “MANDIRI”) KOTA MALANG, JAWA TIMUR ABSTRAK Penelitian ini membahas bagaimana strategi dan taktik negosiasi pedagang Pasar Blimbing yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing “Mandiri” (P3B “Mandiri”) dalam menghadapi pembangungan pasar modern atau Malang Trade Center. Hasil penelitian menunjukkan sangat penting sebuah kelompok membentuk sebuah organisasi formal yang dilindungi oleh UndangUndang untuk memperkuat nilai tawar dalam negosiasi, akan tetapi tidak kalah pentingnya meningkatkan kompetensi komunikasi anggota kelompok tersebut.

Kata kunci: strategi, taktik, negosiasi, P3B Mandiri

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

31

PENDAHULUAN Rencana Pemerintah Kota Malang membangun Pasar Blimbing menjadi pasar modern atau MTC (Malang Trade Center) tidak berjalan mulus. Rencana awal pada tahun 2010 bahwa MTC dapat segera dikerjakan dan selesai tahun 2012 terbukti jauh dari perkiraan. Bahkan pada bulan Maret tahun 2015 masih belum ada kesepakatan dengan pedagang perihal relokasi. Para pedagang tidak menyetujui relokasi ke penampungan di kawasan Pandanwangi dan Stadion Blimbing karena tidak strategis juga tidak mampu menampung seluruh pedagang. Selain permasalahan relokasi, Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing yang telah terdaftar di kehakiman dengan nama resmi Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing “Mandiri” (P3B “Mandiri”), juga telah memperjuangkan perubahan siteplan. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Malang perihal siteplan senada dengan konsorsium investor (PT. Karya Indah Sukses, PT. Fortunindo dan PT. Raka Utama Surabaya) yaitu merencanakan pembangunan Mall atas Pasar Blimbing ditambah dengan pembangunan apartemen Tumapel atas lahan Pasar Blimbing. Kebijakan tersebut yang tertuang dalam siteplan MTC, menempatkan para pedagang di belakang Mall sehingga keberadaan pedagang pasar tradisional tertutup oleh Mall dan Apartemen. Hal itulah yang menimbulkan pertentangan para pedagang pasar tradisional Blimbing kepada Pemerintah Kota Malang dan Investor. Tidak hanya siteplan, pertentangan pedagang pasar tradisional kepada Pemerintah Kota Malang dan konsorsium investor dengan nilai investasi Rp. 249,3 Miliar adalah mewajibkan pedagang pasar tradisional Blimbing membayar ganti rugi biaya pembangunan antara 6 juta hingga 52,5 juta, tergantung lokasi dan luasan kios/bedak/loss yang bakal ditempati. Padahal sebelumnya, mantan Walikota Malang Peni Suprapto menjanjikan nol rupiah alias bebas biaya.

32

Konflik yang berkepanjangan da itik buntu atau deadlock menyebabkan pembangunan MTC tidak kunjung dikerjakan. Bahkan deadlock ini telah melalui pergantian pemerintah, yaitu mantan Walikota Malang periode 2009-2014 Walikota Malang sekarang periode 2014-2019. P3B “Mandiri” begitu kritis dan berani menyuarakan hak-haknya yang telah dilanggar berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam bernegosiasi, menekan atau mengintimidasi karena pemerintah mempunyai legitimate power (kekuasaan yang sah). Selain itu pemerintah juga menggunakan coercive power atau kekuatan yang memaksa. Bahkan dengan menggandeng Investor, maka kekuatan pemerintah akan lebih powerfull ditambah dengan reward power dan salah satu bentuknya adalah uang yang bisa diberikan kepada pucuk-pucuk pimpinan organisasi dari P3B “Mandiri”. Pada proses selanjutunya dilakukan pendekatan negosiasi berbasis standar-standar etika akan membuka peluang negosiasi yang berujung pada win-win solution. Pada kasus P3B “Mandiri” peneliti melihat ada kesesuaian dengan pendekatan negosiasi berbasis standar-standar etika antara lain pendekatan keadilan (justice approaches), pendekatan moral-hak (moral-right approaches). Peneliti ini membahas bagaimana strategi dan taktik Negosiasi Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing “Mandiri” (P3B “Mandiri”) dalam menghadapi pembangunan Pasar Modern atau Malang Trade Center.

TINJAUAN PUSTAKA Strategi dan Taktik Negosiasi Menurut Alwi bahwa pendekatan keadilan menegaskan bahwa para negosiator harus berbuat berdasarkan keseimbangan, kejujuran dan impartiality. Sedangkan pendekatan moral dan hak terfokus pada pemeliharaan hak dan

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

kebebasan individual mengambil bagian dalam negosiasi (Alwi, 2013:110-111).

untuk mengkomunikasikan harapan dan tujuan yang diinginkan.

Negosiasi merupakan proses sosial yang terjadi pada saat orang atau suatu pihak tidak dapat mencapai tujuannya tanpa bekerja sama dengan pihak lain (Thomson, Wang dan Gunia, 2010 dalam Alwi, 2013:155). Negosiasi berkenaan dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai yang mana tujuan-tujuan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa strategi yang tepat.

Taktik adalah pedoman untuk bertindak. Contoh, pemberian diskon tertentu dalam penjualan termasuk taktik jika diarahkan pada peningkatan jumlah barang yang diharapkan dibeli oleh pembeli.

Definisi lain menjelaskan bahwa, strategi negosiasi adalah seperangkat perilaku yang digerakkan oleh tujuan yang diterapkan pada negosiasi (Wingart et all., 1990). Tujuan yang konkret dan terukur akan menolong negosiator, melakkan pilihan-pilihan stratetim negosiator yang memiliki target BATNA (best alternative to negotiation agreement) yang jelas akan lebih termotivasi melakukan negosiasi dan lebih inovatif dalam menggunakan taktik sebagai reaksi terhadap suasana yang timbul dari poses negosiasi di meja perundingan. Strategi sering bias dengan pengertian taktik. Taktik negosiasi adalah perilaku baik verbal maupun non-verbal dari negosiator atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Taktik yang digunakan dapat memperkuat hubungan atau mengintimidasi pihak lain. Taktik bisa direncanakan tetapi bisa juga dibiarkan terjadi ketika proses negosiasi berlangsung (Gosselin, 2007:120). Dalam implementasi, negosiasi akan menghadapi berbagai situasi yang mungkin tidak bisa diprediksi sehingga para pihak yang terlibat dalam negosiasi umumnya mempersiapkan pilihan taktik tertentu untuk menghadapi situasi tersebut. Taktik negosiasi adalah tindakan-tindakan dan reaksi yang para pihak perbuat selama proses interaksi negosiasi berlangsung. Focus taktik dalam pengertian ini bagaimana agar proses negosiasi berlangsung kondusif (friendly)

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Efektivitas taktik erat hubungannya dengan kondisi yang dihadapi ketika negosiasi berlangsung. Kondisi bisa menguntungkan salah satu pihak atau semua pihak tergantung bagaimana perilaku para negosiator sebelum dan ketika table meeting terjadi. Oleh sebab itu sebelum negosiasi dimulai, kondisi itu perlu didesain sedemikian rupa untuk menciptakan kondisi negosiasi yang optimal untuk mencapai kesepakatan. Untuk mendukung keberhasilan negosiasi para pihak perlu mendisain kesepakatan (deal design). Deal design merupakan proses perteman tujuan negosiasi para pihak dengan menciptakan creating dan claiming value dan mengkonstruksi kesepakatan yang berkelanjutan. Dalam pengertian ini prinsip “take and give” adalah keniscayaan yang harus dibangun dalam proses pertukaran melalui negosiasi atau bargaining. Paguyuban Dalam melihat kelompok sosial salah satu tipe kelompok sosial adalah paguyuban. Paguyuban dapat kita temui dalam fenomena kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi di dalam kehidupan sosial dan menginginkan suatu kehidupan yang harmonis dan kebutuhan batiniah untuk hidup bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orangorang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) diantara para anggotanya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:811). Lebih lanjut dikatakan Soekanto (1990:132) Hal. 31-41

33

bahwa: “Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan bathin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubugan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan bathin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk Paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga, dan lain sebagainya.” Lebih lanjut dikatakan oleh Tonnies (dalam Soekanto, 1990:134) bahwa suatu paguyuban (gemeinschaft) mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu: “(a) intimate, hubungan yang menyeluruh yang mesra; (b) private, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja; (c) exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang lain di luar “kita”. Dalam gemeinschaft atau paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (common will), ada suatu pengertian (understanding) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara anggota satu paguyuban, maka pertentangan tersebt tdak akan dapat diatasi dalam suatu hal saja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang menyeluruh antar anggota-anggotanya, tidak akan dapat diatasi dalam suatu hal saja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang menyeluruh antar anggota-anggotanya, tidak mungkin suatu pertentangan yang kecil diatasi, oleh karena pertentangan tersebut, akan menjalar kebidangbidang lainnya.

METODE PENELITIAN Peneliti menganalisa strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan P3B “Mandiri” berdasarkan pendekatan negosiasi berbasis standar-standar etika antara lain pendekatan keadilan (justice approaches), pendekatan moral-hak (moral-right approaches). Menurut Alwi bahwa pendekatan keadilan menegaskan 34

bahwa para negosiator harus berbuat berdasarkan keseimbangan, kejujuran dan impartiality. Sedangkan pendekatan moral dan hak terfokus pada pemeliharaan hak dan kebebasan individual mengambil bagian dalam negosiasi (Alwi, 2013:110-111). Peneliti juga tidak menutup kemungkinan menggunakan pendekatan lain sebagai pendukung dalam melihat dan menganalisis strategi negosiasi dan taktik yang dilakukan oleh P3B “Mandiri” di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menggambarkan sebuah susunan perspektif atau informasi dari sebuah masalah. Kriteria redudansi diperoleh ketikan inklusi atau penambahan responden tidak akan signifikan menambah informasi baru atau pemahaman masalah (Vanderstoep dan Johnston, 2009:188). Dalam penelitian kualitatif, peneliti berhubungan dengan yang diteliti, hubungan ini dalam bentuk tinggal bersama atau mengamati informan dalam periode yang lama, atau kerjasama nyata.Ringkasnya, peneliti berusaha meminimalkan jarak antara dirinya dan yang diteliti (Creswell, 2003:5). Sasaran penelitian dari penelitian ini adalah pengurus dan anggota Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing “Mandiri” (P3B “Mandiri”) di Kota Malang, Jawa Timur. Pada penelitian ini, peneliti melihat dari dua sisi pandangan dari sisi P3B “Mandiri” sebagai unit analisa dan dinas pasar tradisional Blimbing Pemerintah Kota Malang, Investor dan DPRD sebagai unit respon yang berhubungan langsung dengan kelompok paguyuban dalam kasus pembangunan pasar modern di lahan pasar tradisional Blimbing. Jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu: 1. Informan Utama Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Informan kunci sebagai ketua Paguyuban, Bapak Sajid sebagai

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

sekretaris sebagai pedagang pasar tradisional Blimbing. 2. Informan Pendukung Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Bapak Choirul Amri pejabat Pemerintah Kota Malang atau anggota dewan. Studi kualitatif menggunakan wawancara (proses tanya jawab tatap muka), observasi etnografik, analisa dokumen dan material, analisa visual (Vanderstoep dan Johnston, 2009:189): Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan memfokuskan dalam pengkajian data-data berita media massa yang relevan dengan objek penelitian yaitu pemberitaan media massa mengenai kelompok P3B “Mandiri” juga bukti fisik yang diperoleh dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pembentukan dan Aktivitas P3B “Mandiri” Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing “Mandiri” adalah sebuah organisasi formal. Pembentukan P3B “Mandiri” mempunyai maksud mempersatukan pedagang Pasar Blimbing kota Malang dalam suatu organisasi formal yang sah dan terdaftar. Berdasarkan pemikiran yang sama itulah maka pedagang Pasar Blimbing kota Malang membentuk suatu dewan pendiri pada tahun 2005 dan menandatangani berita acara pembentukan paguyuban. Sedangkan maksud dari dewan pendiri adalah orang-orang yang hadir dan menandatangani berita acara pembentukan paguyuban. Selain itu dewan pendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang ada di dalam paguyuban yang berstatus sebagai sebuah forum. Jumlah minimal persyaratan untuk dewan pendiri adalah 20 orang dan pedagang Pasar Blimbing hampir keseluruhan menandatangani berita acara pembentukan paguyuban yang berarti bahwa pembentukan paguyuban adalah keinginan bersama sesama pedagang agar Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

bersatu. Harapannya dalam pembentukan P3B “Mandiri” adalah untuk kepentingan bersama dalam keamanan, kesejahteraan dan kemandirian. Setiap kegiatan yang akan dijalankan, paguyuban selalu mengadakan rapat, karena keputusan bersama dalam rapat adalah pemegang kekuasaan tertinggi paguyuban. Rapat anggota paguyuban menetapkan antara lain; Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha paguyuban. a. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus. b. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja paguyuban, serta pengesahan laporan keuangan. c. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus pelaksanaan tugasnya. d. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran paguyuban. Pengambilan keputusan rapat anggota, P3B “Mandiri” berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Setiap anggota P3B “Mandiri” mempunyai hak satu suara sedangkan bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, kecuali dalam hal rapat anggota menentukan lain. Keputusan rapat anggota dicatat dalam berita acara rapat dan ditandatangani oleh pemimpin rapat. Proses Negosiasi P3B “Mandiri” P3B “Mandiri” berupaya mengidentifikasi masalah rencana pembangunan pasar modern di Blimbing atau Malang Trade Center (MTC) sebelum melakukan negosiasi. P3B “Mandiri” berupaya untuk mencari informasi melalui Kepala Dinas Pasar, DPRD, Pemerintah Kota Malang, Investor dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal. 31-41

35

Pemerintah Kota Malang memiliki wacana untuk memformat Pasar Blimbing menjadi pasar modern atau MTC (Malang Trade Center). Konsep ini diharapkan dapat berjalan sinergis dengan pasar tradisional Blimbing guna mendukung terciptanya iklim perdagangan yang lebih baik bagi kota Malang sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk bisnis ritel. Kondisi pasar tradisional yang secara fisik sangat tertinggal, memerlukan adanya program kebijakan untuk melakukan pengaturan. Hal ini juga diutarakan oleh Amri sebagai informan pendukung, "latar belakang dibangunnya pasar ini dilihat secara peruntukan dan kegunaan mungkin bisa dianggap sudah kumuh, kotor, tidak teratur akhirnya pemerintah meminta ijin untuk membangun pasar modern…”. Maka, pada proyek yang akan menjadi percontohan tingkat nasional ini pembangunan pasarnya mengacu pada standar pasar bersih, rapi dan sehat. Pasar tradisional sendiri akan dibangun megah tiga lantai, dan menghadirkan kondisi yang nyaman bagi pembeli, sekaligus suasana transaksi secara tradisional. Blok sayur, buah, daging, dan ikan dibedakan serta diberikan petunjuk arah agar pembeli mudah menuju ke lokasi yang dituju. Tempat parkir yang luas juga memungkinkan bagi masyarakat kelas atas untuk menuju ke pasar menggunakan mobil. Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Malang yang menggandeng PT. Karya Indah Sukses untuk meningkatkan kenyamanan pasar tradisional Blimbing agar dapat bersaing dengan supermarket dan kembali menjadi primadona warga. Niat baik Pemerintah Kota Malang tersebut disambut protes pedagang pasar tradisional Blimbing setelah janji-janji yang telah diucapkan walikota Malang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini pemerintah telah pro kepentingan dengan investor dan mengorbankan kepentingan pedagang pasar tradisional Blimbing, karena pedagang pasar tradisional ditempatkan pada tempat yang tidak strategis. Posisi pasar tradisional Blimbing berada 36

dibelakang yang tertutup oleh Mall dan apartemen. Hal ini secara tidak langsung akan menggeser keberadaan pasar tradisional. Padahal janji walikota Malang adalah menggabungkan pasar modern dengan pasar tradisional dengan posisi site plan pasar tradisional berada di lantai bawah depan sampai belakang. Hal ini juga diutarakan oleh Amri sebagai informan pendukung, “…kita di anggota dewan pada prinsipnya sangat mendukung hal itu dengan adanya renovasi pembangunan. Akan tetapi setelah kita mengetahui siteplan yang tidak sesuai dengan apa yang di utarakan akhirnya kita melihat memang pembangunan ini tidak menguntungkan pedagang dan kebanyakan fraksi di DPR menolak pembangunan itu. Sedangkan pedagang juga seperti itu. Siteplan tersebut sangat merugikan mereka. Siteplan pedagang ditempatkan di belakang ruko-ruko dan apartemen." Paparan di atas menunjukkan “kekesalan” pedagang pasar tradisional kepada Walikota Malang karena telah berbohong dengan membebankan ganti rugi pembangunan renovasi kepada pedagang. Padahal sebelumnya Walikokta periode 2009-2014 menjanjikan nol rupiah bagi pedagang pasar tradisional setelah renovasi selesai. Seperti apa yang telah diungkapkan Informan kunciinforman utama, “…salah satu contoh dulu pasar tradisional dibangun, kita dikenakan biaya akan tetapi sekarang tidak membayar, krn beliaunya sudah menjanjikan suatu saat dibangun pedagang tidak dikenakan biaya. Ya akhirnya kita tagih…” Selain itu juga pedagang pasar tradisional Blimbing melakukan protes perihal relokasi sementara ke daerah Pandanwangi dikarenakan tempat yang begitu jauh dan akses angkutan kota yang tidak ada. Sedangkan pemerintah tidak pernah mendiskusikan relokasi tersebut kepada pedagang Pasar Blimbing. Diungkapkan oleh Informan kuncisebagai informan utama, “relokasi tempat sudah ada di Pandanwangi, permasalahannya relokasi pedagang pasar tradisional tidak diajak pertimbangan layak tempatnya. sudah dibangun selesai dan

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

tempatnya terlalu jauh. Selama menunggu pembangunan selesai mau kemana pedagang, bisa bangkrut. Kita menginginkan ya jangan jauh-jauh. Tempat relokasi di Pandanwangi minggir dan tidak ada akses angkot." Selanjutnya, P3B “Mandiri” berkumpul dan mengevaluasi informasi tentang masalah. Seperti halnya kelompok mendiskusikan solusi, informasi sampai terkumpul, maka ditengah alotnya memperjuangkan keinginan pedagang tradisional Blimbing bahwa setiap informasi yang ada P3B “Mandiri” akan selalu di musyawarahkan melalui rapat anggota. Hal itu diungkapkan juga oleh informan utama Sajid, Sekretaris P3B “Mandiri”, “kita ya rapat dan teman-teman kita kumpulkan terus mereka baru mengajukan usulan.” Seperti permasalahan akan diadakannya pembangunan pasar modern di pasar tradisional Blimbing, maka masingmasing perwakilan dari pedagang atau terkenal dengan sebutan “RT” harus mengikuti rapat dan memberikan usulan perihal tersebut. Informan kuncimengungkapkan sebagai informan utama bahwa undangan rapat akan disebarkan karena sifat pertemuan formal dan sebaliknya apabila tidak formal tugas humas untuk memanggil RT/subkoordinator masingmasing wilayah di Pasar Blimbing, ”kalau sifat pertemuannya resmi ya kita biasanya beri undangan. Tapi kalau tidak ya kita memanggil masing2 "RTnya" dan itu tugasnya humas untuk manggil RT. Wilayah pasar tradisional Blimbing sangat luas dengan jumlah pedagang ribuan dan dibagi dalam blok-blok.” Pertemuan dalam membahas kasus renovasi ini dalam seminggu seperti ungkapan informan utama, Informan kuncibisa dilakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu bahkan sehari bisa sampai 3 kali pertemuan, tergantung kondisi dilapangan, “dalam seminggu bisa ada pertemuan 2x sampai 3x lihat situasinya. Spontan juga bisa, bahkan pernah sehari sampai 3 kali. Pernah dalam pertemuan pembahasan rencana renovasi ini sampai jam satu malam.”

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Rapat tersebut akan menghasilan usulan dan pertanyaan dari masing-masing perwakilan dan hasilnya dijadikan notulen rapat, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Malang, DPRD dan Investor. Seperti ungkapan Informan kuncisebagai informan utama “jadi kita rapat, dikumpulkan dan banyak pendapat dari temanteman dari masing-masing sounding itu bagaimana dan bagaimana, kita kumpulkan,kita sempurnakan, ini lo pak kemauannya pedagang." Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2010, pukul 10.00 WIB s/d selesai, bertempat di rumah informan kunci Jl. Simpang Borobudur Utara RW-13 Kel. Mojolangu. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus koordinator dan sub-sub koordinator pedagang Pasar Blimbing. Notulen dari hasil rapat koordinasi menghasilkan usulan dan pertanyaan dari masing-masing perwakilan pedagang di Pasar Blimbing. Masing-masing perwakilan tersebut berasal dari sub pedagang toko diwakili oleh Bapak Husen (sub pedagang tengah Bapak Toha, sub pedagang utara Bapak Sutikno, sub pedagang malam Bapak M. Rojab, koperasi, sub pedagang tengah Bapak H.Sahlani, sub pedagang barat Bapak Pur, sub pedagang tengah barat perwakilan tidak hadir, dan pengurus koordinator pedagang. Masing-masing perwakilan memberikan usulan yang bervariasi. Usulan dan pertanyaan antara lain lebih banyak seputar permasalahan relokasi, berapa lama ditempat penampungan sementara dan biaya pengganti bedak atau tempat jualan sebesar nol rupiah. Seperti misalnya usulan dari perwakilan sub pedagang utara, Bapak Sutikno memberikan pertanyaan mengenai relokasi tempatnya dimana, Berbeda dengan usulan Bapak Sutikno, usulan dari Bapak Sukri perwakilan dari koperasi agar tidak ada biaya pengganti pada waktu kembali lagi ke tempat yang baru. Keputusan P3B”Mandiri” Hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan jawaban tentang permasalahan Hal. 31-41

37

paguyuban mengenai rencana pembangunan pasar modern dan apartemen di area pasar tradisional Blimbing oleh Pemerintah Kota Malang yang dirasa telah merugikan pedagang tradisional Blimbing, antara lain sebagai berikut; a. P3B “Mandiri” menolak rencana draft Site Plan oleh investor. b. P3B “Mandiri” menolak biaya pengganti renovasi pasar tradisional. c. Tempat relokasi harus sesuai dengan persyaratan P3B “Mandiri”. Tiga permasalahan tersebut dibahas dalam temu pedagang Pasar Blimbing tertanggal 18 Juli 2010 yang bertempat di Jl. Simpang Borobudur Utara No. 18 RT. 01/RW. 13 MojolanguLowokwaru, Kota Malang. Hal itu dilakukan agar mendapatkan sebuah keputusan bersama perihal rencana renovasi pasar tradisional Blimbing yang dirasa memberatkan pedagang. P3B “Mandiri” menolak draft site plan yang dirancang Investor karena merugikan pedagang. Site plan yang dirancang investor secara tidak langsung menggeser pasar tradisional dengan menempatkannya di belakang. P3B “Mandiri” menginginkan draft site plan harus sesuai dengan konsep dan komitmen awal dari Pemerintah Kota Malang, yaitu: 1. Lantai basement digunakan khusus untuk area parkir. 2. Lantai dasar/lantai 1 (bukan basement) digunakan khusus untuk pedagang asli/ pedagang tradisional Pasar Blimbing, selanjutnya. 3. Lantai 2 dan lantai 3 dikelola oleh investor. Draft site plan yang dirancang investor pada gambar 2. sebelah kiri atau Left tidak dikehendaki pedagang Pasar Blimbing karena keberadaannya yang tertutupi oleh bangunan gedung Mall dan apartemen. Pasar tradisional pada denah diatas digambarkan kotak-kotak. Sedangkan sebelah kanan atau Right adalah site plan yang dikehendaki oleh pedagang Pasar Blimbing. Pada denah tersebut pedagang Pasar Blimbing ada didepan sampai belakang.

38

Revisi terakhir, sebelah kanan/ right, yang ditawarkan oleh investor PT.Karya Indah Sukses disetujui oleh P3B “Mandiri” dengan mengeluarkan surat pernyataan yang berisi persetujuan dan komitmen untuk mematuhi segala kebijakan Pemerintah Kota Malang. Pernyataan ini dibuat pada hari Jum’at, tanggal 1 Juli 2011 oleh seluruh pengurus dan anggota Paguyuban Pedagang Pasar Blimbing. Mereka menyatakan sebagai berikut: 1. Menyepakati dan menyetujui site plan nomor 07/KIS/8/7/XI/P3BM 2. Menyepakati dan menyetujui penempatan pasar tradisional di sisi timur dan menghadap kejalan. 3. Patuh dan tunduk dengan segala kebijakan Pemerintah Kota Malang mengenai pembangunan Pasar Blimbing sesuai dengan perjanjian Pemerintah Kota Malang dengan PT. Karya Indah Sukses selaku Investor. Segala perubahan yang timbul setelah kesepakatan ini dibuat akan didiskusikan dengan musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang terkait. P3B “Mandiri” meminta ditinjau ulang mengenai biaya pengganti pembangunan dari investor, karena tidak sesuai dengan janji Bapak Peni, Walikota Malang. Janji Bapak Walikota, antara lain: pedagang pasar tradisional Blimbing berkenaan dengan pembangunan pasar tidak dikenai biaya atau Rp.0,- dan atau bebas tanpa pengecualian (bedak/los). Perihal mengenai biaya pengganti, Informan kuncimengungkapkan bahwa permintaan pedagang Pasar Blimbing bebas dari biaya dalam pembangunan telah dikabulkan oleh Pemerintah Kota Malang. “……krn beliaunya sudah menjanjikan suatu saat dibangun pedagang tidak dikenakan biaya. Ya akhirnya kita tagih. Ini salah satu tuntutan yang sudah dikabulkan.” Hal itu dibuktikan oleh Informan kuncikepada peneliti dengan menunjukkan berita acara tertulis dari Komnas HAM sebagai mediator antara juru runding Pemerintah Kota Malang dengan juru runding pedagang Pasar

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

Blimbing. Mediasi ini dilaksanakan oleh Syafruddin Ngulma Simeulue pada Hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011, bertempat di Ruang Lontar I, Hotel Santika Malang, Jalan Letjen. Sutoyo No. 79 Malang 65411. Mediasi dilaksanakan Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (4) jo Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

P3B “Mandiri” Negosiasi Relokasi

Tinjauan mengenai relokasi, pengurus P3B “Mandiri” memberikan alternatif jalan keluar apabila hal-hal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka P3B “Mandiri” mengajukan permohonan untuk pemakaian/peminjaman/persewaan lahan yang terletak di Jl. A.Yani 53-55 Blimbing yakni di area kantor PT.Karya Indah Sukses. Permohonan tersebut diajukan dalam bentuk surat permohonan lahan pemakaian lahan dengan nomor surat 99/P3BM/V/11. Dasar pertimbangan P3B “Mandiri” untuk pemakaian lahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Eksistensi identitas Pasar Blimbing, sehingga tetap berada di Kecamatan Blimbing, 2. Mendekatkan hubungan kerjasama yang baik antara pedagang Pasar Blimbing dengan PT.Karya Indah Sukses selaku investor secara professional dan proporsional, 3. Mencoba mengurai permasalahan (kelayakan lahan) yang dirasakan oleh pedagang Pasar Blimbing dalam penempatan relokasi yang ada khususnya pedagang pasar pagi, 4. Kami selaku pengurus P3B “Mandiri” mencoba memberikan opsi yang terbaik tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap kebijakan pemerintah, intinya rasionalitas dan objektifitas. 5. Hasil musyawarah pengurus P3B “Mandiri” dan subkoordinator pedagang Pasar Blimbing.

Khusus rencana relokasi sementara dari pemerintahan Kota Malang tentang relokasi di Kelurahan Pandanwangi di bekas Pasar Hewan/Pathok milik Pemerintah Kota, P3B “Mandiri” meminta hal-hal sebagai berikut: 1. Akses jalan (jalan keluar masuk dan lebar jalan). 2. Menambah jalur angkutan umum yang melewati Pasar Relokasi. 3. Membatasi bermunculnya pasar-pasar kaget yang merugikan Pasar Relokasi.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu akhirnya kesepakatan P3B Mandiri dengan Investor relokasi berada di Eks Stadion Blimbing. Seperti apa yang diutarakan abah anton, Walikota Malang, di mediacenter.malangkota.go.id bahwa terkait permasalahan pedagang Pasar Blimbing selama ini, Wali Kota Malang H. Moch. Anton menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan para pedagang dan investor beberapa waktu lalu.

Isi berita acara mediasi antara Pemerintah Kota Malang dengan pedagang Pasar Blimbing, kota Malang sebagai berikut: 1. Bahwa para pihak sepakat menunda sidang mediasi terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan Pasar Blimbing kota Malang paling lambat sampai akhir Juli 2011. Perihal waktu dan tempat sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Komnas HAM; 2. Bahwa para pihak telah mencapai kesepatan mengenai (a) Adanya pembangunan Pasar Blimbing kota Malang; dan (b) Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang tidak dibebani biaya dalam pembangunan pasar tersebut; 3. Bahwa lingkup pembahasan dalam mediasi selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dibatasi hanya mengenai site plan dan relokasi / tempat penampungan sementara para pedagang Pasar Blimbing;

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

39

Taktik P3B “Mandiri” Taktik yang dijalankan oleh P3B “Mandiri” dalam menghadapi Investor adalah menggandeng semua elemen yang dapat membantu dan memberikan solusi dengan mendukung setiap keingingan P3B “Mandiri”. Yaitu menggandeng komnas HAM dan anggota DPRD Kota Malang. Dengan menggandeng elemen terkait tersebut, P3B “Mandiri” berharap mempunyai bargaining position yang sejajar dengan Investor dan Pemerintah Kota Malang. Mengantisipasi perencanaan modernisasi pasar tradisional yang dapat merugikan pedagang tradisional Blimbing, maka P3B “Mandiri” mengambil langkah untuk menggalang kekuatan dengan mendirikan Pos Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Pedagang Pasar Blimbing yang dikoordinasi P3B “Mandiri” (Malang Post, Juli 2010). Posko ini berfungsi menggalang aspirasi pedagang dan pusat informasi pedagang. Seperti yang diungkapkan informan kepada media surat kabar Malang Post: “Fungsi posko ini sudah jelas seperti namanya. Semuanya terkait rencana Pembangunan Pasar Blimbing. Posko ini didirikan atas usulan pedagang dalam temu pedagang Minggu lalu”. Menurut informan bahwa para pedagang Pasar Blimbing yang ingin menyampaikan uneg-uneg atau aspirasinya tentang rencana pembangunan pasar ini, bisa dilakukan di tempat tersebut. Selain itu, posko juga berfungsi memberi informasi yang tepat dan akurat kepada para pedagang tentang berbagai hal seputar pembangunan pasar seperti tempat relokasi. “Kami akan memberi informasi yang kami ketahui, diantaranya hasil pertemuan dengan DPRD Kota Malang. Kami akan memberi informasi sebatas yang kami ketahui,”. Tidak hanya itu, posko berupa tenda itu sekaligus untuk menyampaikan sikap pedagang menolak site plan dan ganti rugi tempat 40

berdagang seperti yang diusulkan dalam draft Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diusulkan Pemerintah Kota Malang dan Investor . Informan memastikan, pedagang sangat berpartisipasi untuk membangun posko dalam bentuk iuran dengan jumlah bervariasi. “Tidak masalah jumlahnya, namun yang terpenting, para pedagang bersatu untuk menolak site plan dan ganti rugi,”( Malang Post, Juli 2010). Secara bergantian para pedagang stand by di posko secara bergantian mulai mulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00. Posko ini sendiri akan berakhir sampai pembangunan pasar sudah jelas dilakukan.

SIMPULAN Proses negosiasi yang dijalankan oleh P3B “Mandiri” dapat dikatakan sangat tersusun rapi. Setiap permasalahan yang dihadapi selalu diidentifikasi dan dinilai secara bersama-sama atau kolektif. Hasil dari identifikasi dan penilaian menghasilkan keragaman usulan alternatif yang dapat digunakan sebagai landasan keputusan bersama. Taktik P3B “Mandiri” adalah dengan menggandeng komnas HAM yang dianggap mampu menghadapi manuver-manuver keputusan Investor yang sering membuat pedagang kecewa. Tidak hanya menggandeng komnas HAM akan tetapi juga menggandeng anggota DPRD Kota Malang untuk menghadapi kolaborasi manuver pemerintah dengan investor. Sangat penting sebuah kelompok membentuk sebuah organisasi formal yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memperkuat nilai tawar dalam negosiasi, akan tetapi tidak kalah pentingnya meningkatkan kompetensi komunikasi anggota kelompok tersebut. Peningkatan kompetensi akan memberikan kemudahan anggota kelompok dalam melakukan regenerasi kepengurusan inti dalam sebuah kelompok. Sehingga kematangan dan ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan akan dapat mudah dicapai.

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

DAFTAR PUSTAKA Alwi Syafarudin. 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif, Penerbit BPFE UGM. Alwi Syafarudin. 2013, Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis, Penerbit BPFEYogyakarta. Alwi, Hasan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design. Sage Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael .1994. Qualitative Data Analysis. Sage. Gosselin, Tom .2007. Practical Negotiating: Tools, Tactic & Techniques, John Willey & Son. Inc. New Jersey. Soekanto, Soerjono,. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Thomson, L. T. Wang, J., dan Gunia, B.C. 2010, Annual Review Of Psychology, 61. 491-515 Vanderstoep, Scott W dan Johnston, Deidree D. 2009.Research Methods for Everyday Life. Jose Bass. Vandri Van Battu, 2010. Buka Posko Pengaduan . Malang Post, 24 Juli 2010.

Jurnal AdBispreneur Vol. 2, No. 1, April 2017

Hal. 31-41

41